Dampak Program DP 0 pada APBD Pemprov DKI Jakarta

Mengatasi kekurangan hunian (backlog) melalui program DP 0 akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun.

Beredar kabar bahwa program DP nol tidak mungkin dilaksanakan karena akan menghabiskan 96,5% dana APBD DKI Jakarta 2017, yaitu sebesar Rp. 67,6 T dari Rp. 70,191 T. Kabar tersebut sama sekali tidak benar.

Berikut hitung-hitungannya:

  • Banyaknya warga yang belum memiliki hunian sendiri (backlog) di DKI Jakarta, berdasarkan hitung-hitungan data dari Pemprov DKI dan juga Bappenas setelah diolah adalah sejumlah 302.309.
    Jumlah tersebut adalah estimasi yang dilakukan dengan melihat jumlah unit hunian yang tersedia bila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada di DKI Jakarta.
    Berdasarkan kebutuhan tersebut, dukungan pembiayaan untuk mengatasinya dilakukan secara bertahap dalam selama 5 tahun, yang dilakukan seiring dengan penyediaan/pembangunan suplai hunian yang diperlukan.
  • Misalkan, untuk target penerima program sebanyak 50ribu keluarga/individu warga DKI Jakarta, maka Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya (menalangi DP) sebanyak:
    • 50 ribu unit x Rp. 53 juta (besaran DP untuk properti seharga Rp. 350 juta) = Rp. 2,7 Trilliun.
    • Biaya tersebut hanya 4% dari APBD DKI saat ini per tahunnya.
  • Jangan lupa juga, bahwa DP yang “ditalangi” oleh Pemerintah Provinsi tersebut juga pada akhirnya akan tetap kembali kepada kas pemerintah karena konsumen tetap akan membayarnya kembali dalam cicilan mereka.
  • Masyarakat DKI Jakarta juga pada akhirnya akan diuntungkan dalam bentuk hal lainnya dalam jangka panjang, selain kepemilikan hunian, seperti akses pada permodalan serta menjadi tidak tersingkir ke luar Jakarta karena tidak mampu membeli rumah di DKI Jakarta.
  • Maka, apabila penyaluran subsidi program DP 0 rupiah ini dilakukan setiap tahunnya, dalam lima tahun DKI Jakarta akan mengurangi backlog dari sekitar 300 ribu unit ke hanya 50 ribu unit (83%).

Dengan demikian, mengatakan bahwa program DP Nol akan memakan anggaran Rp 67,6 T atau 96,5% dari APBD DKI Jakarta adalah upaya yang mendiskreditkan program yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta.

 

Dari mana angka warga yang belum memiliki rumah sebesar 302.309?

Backlog yang disebut di berita sebesar 1,3 juta itu:

  • Bukan KK, tapi individu warga
  • Individu warga yang tidak punya rumah.

Sehingga efeknya adalah over estimasi warga yg butuh rumah, karena, bahkan, bayi dianggap perlu rumah sendiri terpisah dengan orang tuanya walaupun dalam satu KK.

Sementara kita memakai angka 300 ribu yang didapat dari:

  • Jumlah kepala keluarga di DKI Jakarta
  • Jumlah seluruh KK dikurangi jumlah unit hunian yang terdata sehingga lebih akurat.

Keterangan:

Dari 300 ribu backlog ini, tidak semuanya adalah KK yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Sehingga target program DP nol Anies-Sandi memang tidak untuk memenuhi kebutuhan seluruh backlog hunian tersebut. Bila 50 ribu warga mendapat fasilitas pembiayaan DP nol, 83% backlog bisa teratasi pada 2019.

Pertanyaannya, apa yg ditawarkan petahana untuk mengatasi backlog ini? Tidak lain hanya rusunawa yang hanya dengan kontrak 2 tahunan tanpa kepemilikan, dan pindah ke luar Jakarta dan terasing dari tanah asal.

Pilih mana?

Pilihannya sederhana, mau pemimpin yang berpihak atau tidak?


Kirim artikel fitnah terbaru anda ke
info@fitnahlagi.com
Fitnahlagi.com © 2017